BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Laksanakan Sosialisasi Pembentukan UPZ di Lingkungan Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Saidah Suryani, M.Hut, didampingi Wakil Ketua II H. Mustain Khaitami, S.Ag, Wakil Ketua IV Muh. Efendi, SE., MM, beserta staf pelaksana BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari pihak Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan dihadiri oleh H. Donny Pranajaya, ST, selaku Kepala Bidang Pertanahan, yang mewakili jajaran Dinas Perkimtan dalam menerima kunjungan dan mengikuti sosialisasi pembentukan UPZ.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Saidah Suryani, M.Hut menyampaikan bahwa pembentukan UPZ di lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Keberadaan UPZ diharapkan mampu mempermudah penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari para ASN sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain memaparkan tugas dan fungsi UPZ, tim BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga menjelaskan mekanisme pembentukan UPZ, tata kelola penghimpunan zakat, serta berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakan BAZNAS di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pihak Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut dan mengapresiasi upaya BAZNAS dalam memperkuat kolaborasi bersama perangkat daerah. Diharapkan melalui pembentukan UPZ, pengelolaan zakat di lingkungan Dinas Perkimtan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui sinergi antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai OPD, diharapkan semakin banyak Unit Pengumpul Zakat yang terbentuk sehingga potensi zakat di Kalimantan Tengah dapat dihimpun secara maksimal dan disalurkan kepada para mustahik secara tepat sasaran sesuai prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.