Pimpinan BAZNAS se-Kalteng Sepakati 9 Rekomendasi di Rakorda

PALANGKARAYA - Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Kalimantan Tengah, Rabu (13/11), berakhir. Setelah tiga hari pelaksanaan kegiatan, para pimpinan yang hadir menyepakati sembilan rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Aurila Jalan Adonis Palangkaraya, sebanyak 11 BAZNAS dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang hadir. Selain dari unsur pimpinan, sejumlah staf pelaksana juga dilibatkan.

“Sembilan rekomendasi yang dihasilkan dalam rakorda merupakan kesepakatan yang dibuat dalam upaya meneguhkan peran dan fungsi BAZNAS dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kalteng,” terang Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Mustain Khaitami.

Pria yang di kalangan media akrab disapa Ami ini menyebut, sembilan rekomendasi yang disepakati pertama, memperkuat fungsi dan peran BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) dengan menyinergikan pengelolaan zakat inklusif untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah.

Kedua, melakukan inventarisasi potensi zakat, infak, dan sedekah dengan mengolah database melalui pemetaan mustahik serta muzaki dalam database. Ketiga, semakin gencar menggelorakan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara terencana, terarah, dan transparan.

Keempat, rutin melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mencari penyelesaian masalah secara internal jika mendapati kendala lapangan dengan menguatkan kekompakan amilin/amilat. Kelimat, menyampaikan pelaporan secara rutin dan transparan melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), sebagai bagian dari tugas dan upaya memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS dalam pengelolaan zakat;

Keenam, mendukung pengisian Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kaji Dampak Zakat (KDZ) untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan sebagai salah satu bentuk evaluasi dan supervise. Ketujuh, memprioritaskan penyusunan program prioritas untuk pemberdayaan mustahik berdasarkan karakteristik daerah yang mengacu 10 prioritas program nasional tahun 2025;

Mendorong peran BAZNAS di daerah sebagai salah satu lembaga yang ikut serta dalam perencanaan pengembangan di daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi rekomendasi kedelapan, dan kesembilan sepakat untuk meningkatkan pengumpulan ZIS melalui penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) demi pencapaian target nasional.

Rakorda BAZNAS se-Kalimantan Tengah sebelumnya dibuka oleh Gubernur Sugianto Sabran yang diwakili Staf Ahli Gubernur Budan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Ahmad Husein. Hadir Ketika itu Pimpinan BAZNAAS RI Pembina wilayah Kolonel CAJ (Purn) Nur Chamdani, serta sejumlah undangan.

Saat menutup rakorda, Ami berpesan kepada para pimpinan BAZNAS kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan perencanaan program di daerah masing-masing. Tentu saja dengan menyinergikan program dengan kebijakan pemerintah daerah yang antara lain turut mengentaskan kemiskinan melalui usaha pemberdayaan.

“Selama tiga hari kegiatan, kita sudah belajar bagaimana berkembangnya sistem yang telah diterapkan di BAZNAS dari tahun ke tahun sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural dalam pengelolaan zakat. Dengan kinerja yang terukur, terencana, dan terarah, diharapkan profesionalitas para amylin dan amilat menjadi semakin baik sehingga menguatkan kepercayaan public,” kata Ami.